Tags: Digital / Headline

Go-Pay sampai LinkAja Perang Diskon Selama Ramadan

- Rabu, 15 Mei 2019

Pengeluaran masyarakat Indonesia selama Ramadan meningkat dibanding hari biasanya. Shopback mencatat, rerata costumer menggunakan Rp 1,2 juta untuk berbelanja online selama Ramadan. Hal itu kemudian mendorong perusahaan teknologi finansial (fintech) pembayaran berlomba-lomba mengimbuhkan promo Ramadan.

Fintech besutan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) dan Ant Financial (Alipay) DANA misalnya, menggelar program DANA Bedug Berkah Meledug bersama hadiah Pajero Sport, Mitsubishi Xpander, Paket Umroh, dan Samsung S10+. Hadiah ini dapat pengguna peroleh bersama memainkan Tap and Win di aplikasi DANA.

Selain itu, DANA mengimbuhkan saldo total Rp 5 juta bagi pengguna yang jalankan kirim duit ke pengguna lainnya. DANA termasuk sediakan duit lagi (cashback) tambahan Rp 15 ribu untuk transaksi minimum Rp 50 ribu setiap Jumat. Pemberlakuan ketiga promo ini berbeda, selama 5 Mei sampai 3 Juni 2019.

DANA mencatat, penggunanya capai lebih berasal dari 15 juta selagi ini. Rata-rata transaksinya lebih berasal dari 1 juta transaksi per hari. "Kami ingin pengalaman bertransaksi yang mudah, cepat, praktis, dan aman pakai DANA dapat menambah keyakinan masyarakat di dalam mengadopsi budaya cashless,” ujar CCO DANA Chrisma Albandjar di dalam siaran pers, Rabu (15/5).

Dompet digital besutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), LinkAja termasuk membagikan promo untuk kepentingan Ramadan sampai mudik Lebaran. LinkAja mengimbuhkan duit lagi sampai 50% bagi pengguna yang belanja tiket kereta api di platformnya. Promo ini berlaku sampai akhir Mei 2019.

Untuk kepentingan Ramadan, LinkAja tawarkan duit lagi 50% bagi pengguna yang berbelanja di toko retail pakai layanan pembayarannya. Toko retail itu di antaranya Alfamart, AlfaMidi, DAN+DAN, FamilyMart dan Indomaret. Promo mirip termasuk diberikan untuk transaksi di mitra bidang makanan dan minuman seperti Bakmi GM, EsTeller77, HokBen, KFC, Solaria sampai Sushi Tei.

Saat ini, pengguna terdaftar LinkAja capai 32 juta. Pengguna aktifnya capai tiga juga. LinkAja termasuk sudah bekerja mirip bersama 131 mitra di Indonesia.

Tak senang ketinggalan, Go-Pay termasuk menggelar promo. Layanan pembayaran punya Gojek ini mengimbuhkan duit lagi 40% untuk setiap transaksi di mitra makanan dan minuman seperti Breadlife, CFC, Burger King, Es Teler 77, Hop Hop, Yoshinoya, dan lainnya. Go-Pay termasuk menggandeng Alfamart untuk mengimbuhkan harga spesifik bagi penggunanya.

Memahami perilaku costumer yang berbelanja selagi Ramadan atau menjelang Hari Raya, Go-Pay termasuk mengimbuhkan promo untuk transaksi di e-commerce. Go-Pay tawarkan duit lagi 10 sampai 50% untuk transaksi di Blibli.com, JD.ID, Halodoc, Berrybenka, Sayurbox, CGV, dan lainnya.

Saat ini, Go-Pay sudah merangkul 300 ribu mitra yang 40% di antaranya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setengah berasal dari transaksi di platform Gojek pakai Go-Pay. Gojek merupakan induk usaha Go-Pay, yang aplikasinya sudah diunduh 142 juta kali di Indonesia.

Begitu pun OVO yang mengimbuhkan promo 20 sampai 30% untuk setiap transaksi di Sephora, Seibu, Galeries Lafayette, dan Matahari. Untuk makanan dan minuman, ada promo di Iga Blackpepper, Mandarin Chicken Rice, Sour Sally, Lotteria, dan lainnya.

Aplikasi OVO ada di 115 juta perangkat di 303 kota di seluruh Indonesia. OVO termasuk hadir di 90% mall di Indonesia, termasuk hypermarket, department store, kedai kopi, bioskop, operator parkir, jaringan tempat tinggal sakit terkemuka, serta menopang layanan transportasi bersama Grab. OVO pun sudah menggaet lebih berasal dari 500 ribu mitra.

Tags: Headline / Industri

Indonesia Menduduki Posisi ke-5 Sebagai Eksportir Sepatu di Dunia

- Rabu, 08 Mei 2019

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri alas kaki Indonesia sukses menduduki posisi ke-5 sebagai eksportir di dunia setelah Tiongkok, India, Vietnam, dan Brasil. Dengan peringkat ini, produk alas kaki Indonesia mendapat 4,4 prosen pasar dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Kemenperin Gati Wibawanigsih menjelaskan berdasarkan information Trade Map, pertumbuhan ekspor industri ini condong meningkat. Nilai ekspor alas kaki pada 2015 sebesar US$ 4,85 miliar, kemudian naik 3,3 prosen jadi US$ 5,01 miliar (sekitar Rp 66 triliun) pada tahun lalu.

Peningkatan kinerja ekspor alas kaki Indonesia melebihi pertumbuhan nilai ekspor dunia yang hanya 0,19 persen. "Hal ini memperlihatkan bahwa produk alas kaki di dalam negeri memiliki kekuatan saing di atas umumnya dunia,” katanya melalui siaran pers Kementerian Perindustrian, Minggu (21/5).

Selain itu, sumbangan pada produk domestik bruto (PDB) grup industri ini terhitung menunjukan kenaikan, berasal dari Rp 31,44 triliun pada tahun 2015 jadi Rp 35,14 triliun tahun lalu. Dengan demikian, industri alas kaki menyumbang lebih kurang 0,28 prosen pada penerimaan negara.

Direktur IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Kemenperin E Ratna Utarianingrum mengungkap pertumbuhan industri alas kaki didorong oleh pertumbuhan tren fashion dunia yang melesat. Dia optimistis industri alas kaki nasional akan konsisten tumbuh ke depannya.

Kemenperin menargetkan pangsa pasar alas kaki nasional dapat menyumbang 10 prosen pasar dunia pada 2020. "Kami optimis dapat tercapai dikarenakan seiring dengan bertambahnya penduduk, maka semakin tinggi kebutuhan sepatu," katanya.

Ratna mengakui tetap tersedia sejumlah tantangan untuk mengejar tujuan tersebut. Salah satunya mengenai pasokan bahan baku kulit mentah yang belum lumayan untuk menunjang industri penyamakan kulit di di dalam negeri. Pasokan domestik hanya dapat memenuhi lebih kurang 36 prosen berasal dari keseluruhan kapasitas industri penyamakan kulit.

Selain itu kualitas bahan baku kulit di dalam negeri yang belum konsisten. Selain itu, prosedur karantina untuk kulit dan pembatasan asal negara impor yang tetap banyak kendala. Belum lagi tingginya ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong dan aksesoris.

Sebagai pemberian pemerintah, Kemenperin menambahkan fasilitas pendampingan dan restrukturisasi mesin kepada industri. Selain itu, kementerian terhitung menyusun program pendidikan vokasi industri untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. “Kami sudah berkerja mirip dengan perusahaan alas kaki dan garmen untuk menyiapkan tenaga kerja trampil yang dapat langsung terserap oleh dunia industri,” katanya.

Sekedar informasi, industri alas kaki nasional lebih banyak dihasilkan oleh industri besar dan menengah baik berasal dari faktor nilai maupun di dalam jumlah produksi. Untuk sebaran industri kecil dan mikro alas kaki di seluruh Indonesia, sebanyak 82 prosen berada di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Konsentrasi sektor tersebut di lokasi Jawa Barat, meliputi Bogor, Bandung, dan Tasikmalaya. Sedangkan, Jawa Timur, berada di Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Magetan.

Tags: Market

Lippo Karawaci Cari Pendanaan Rp 14,5 T, Salah Satunya untuk Meikarta

-

PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) tengah mencari pendanaan senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.500/dolar) sebagai anggota berasal dari rencana transformasi. Dana yang diperoleh ini dapat digunakan keliru satunya untuk mengembangkan mega proyek Meikarta dengan menyuntikan dana sampai US$ 200 juta (Rp 2,9 triliun). 

Untuk memenuhi pendanaan selanjutnya mereka dapat menaikkan modal dengan melakukan rights issue dengan obyek dana US$ 730 juta (Rp 10,6 triliun). Sisanya, lewat divestasi aset dengan obyek dana US$ 280 juta (Rp 4,1 triliun).

Investasi ini dikerjakan tentang rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) anak bisnis mereka yang menggarap proyek Meikarta, yaitu PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).

Lippo Karawaci miliki persetujuan untuk belanja berdasarkan hak yang dimiliki pro-rata 54,4% berasal dari PUT Lippo Cikarang. Selain itu, Lippo Karawaci bertindak sebagai customer siaga untuk tiap-tiap hak tersisa yang tidak digunakan oleh pemegang saham lain Lippo Cikarang.

Berdasarkan info formal perusahaan, rencana rights issue Lippo Karawaci, dapat dieksekusi pada semester pertama tahun ini. Aksi korporasi ini dijamin oleh PT Inti Anugerah Pratama (IAP) selaku pemegang saham pengendali Lippo Karawaci. Mereka dapat bertindak sebagai customer siaga untuk tiap-tiap saham rights issue tersisa yang tidak digunakan oleh pemegang saham lainnya.

Hingga saat ini, telah tersedia dua pihak yang di tandatangani perjanjian untuk mengambil alih haknya dengan belanja saham. Total komitmennya senilai US$ 70 juta (Rp 1,02 triliun). Mereka adalah George Raymond Zage III lewat Tiga Investments Pte Ltd. dan Chow Tai Fook Nominee Limited lewat anak usahanya  Swift Hunter Limited.

Harga eksekusi HMETD telah ditetapkan oleh Perseroan dengan harga Rp 235 tiap-tiap saham. Ada pun, rencana rights issue perlu mendapat persetujuan berasal dari pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan terjadi pada 18 April 2019 mendatang. Selain itu termasuk dibutuhkan pengakuan efisien berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara, untuk divestasi aset, Lippo Karawaci dapat menjajakan sahamnya pada dua bisnis patungan layanan kesehatan di Myanmar, yaitu 35% saham di Pun Rumah sakit Hlaing International Hospital Limited kepada OUE Lippo Healthcare Limited dan 40% saham di rumah sakit Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Limited. Penjualan ini diinginkan membuahkan dana fresh US$ 20 juta (Rp 290 miliar)  saat transaksi selesai pada semester pertama 2019.

Aset lainnya yang dapat mereka jual, yaitu komponen ritel Lippo Mall Puri dengan keseluruhan nilai penjualan US$ 260 juta kepada Lippo Malls Indonesia Retail Trust. Akuisisi ini, ditargetkan selesai pada semester kedua 2019, tunduk pada persetujuan regulator, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya.

Selain untuk pengembangan proyek Meikarta, mereka bermaksud menginvestasikan dana ini untuk proyek-proyek utama yang tengah berjalan. Hingga tiga tahun ke depan, Lippo Karawaci dapat menginvestasikan sampai US$ 100 juta berasal dari penerimaan pendanaan di dalam pengembangan delapan proyek utama yang saat ini tengah dibangun.

Proyek-proyek selanjutnya yaitu Holland Village, Millenium Village, Monaco Bay Residences, St Moritz Makassar, Perkantoran Kemang, Embarcadero, Perkantoran Lippo Thamrin, dan Holland Village Manado.

Tidak hanya itu, mereka termasuk gunakan dana ini untuk turunkan rasio utang pada aset di dalam neraca. Jumlahnya sampai US$ 275 juta (Rp 3,98 triliun) berasal dari jumlah utang yang tersedia lewat penawaran tender obligasi dan pembayaran utang.

Selain itu, lewat pendanaan ini, mereka termasuk dapat sediakan buffer likuiditas sebesar US$ 290 juta (Rp 4,2 triliun) untuk mendanai semua pembayaran bunga utang dan perlindungan pendapatan untuk Real Estate Investment Trust (REIT). Serta, berlebihan buffer kas sebesar US$ 25 juta (Rp 362,5 miliar) untuk modal kerja dan keperluan umum perusahaan.

Lippo Karawang berkomitmen untuk menjaga 30,7% sahamnya di Lippo Malls Indonesia Retail Trust dengan berpartisipasi di dalam rencana penggalangan modal di jaman yang dapat mampir yang tentang dengan akuisisi Puri Mall. Hal ini diperkirakan dapat perlu sekitar US$ 60 juta (Rp 870 miliar) dana berasal dari Lippo Karawaci.

Terakhir, keseluruhan US$ 60 juta (Rp 870 miliar) dapat dibayarkan untuk pajak sebagai anggota berasal dari penjualan Puri Mall dan biaya-biaya lain tentang transaksi selanjutnya serta kewajiban sewa REIT.

Tags: Finansial

Komite Stabilitas Sistem Keuangan Akan Tangani Perang Bunga Bank

-

Likuiditas perbankan mengalami pengetatan bersamaan perkembangan kredit yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan dana nasabah atau dana pihak ketiga (DPK). Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti menyebutkan perang bunga deposito pun terjadi pada bank menengah-besar dengan bank kecil. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan turun tangan.

Bunga deposito di bank menengah-besar atau bank umum aktivitas bisnis (BUKU) III dan IV sudah lebih tinggi dibandingkan bank kecil atau BUKU I dan II. “(Suku bunga deposito) bank BUKU III dan IV saat ini ini liar gara-gara butuh dana untuk pendanaan infrastruktur,” kata dia dalam acara Katadata Forum “Winning in a Turbulent Economy” di DJakarta Theater XXI, Jakarta, Rabu (28/11).

Tingginya bunga deposito di bank menengah-besar dikhawatirkan akan membuat flight to quality alias pindahan dana ke bank besar. Namun, Destry menjelaskan, masalah likuiditas perbankan yang membuat perang bunga deposito ini sudah teratur dibahas dalam rapat KSSK. Intinya, “Perang bunga dana akan dikendalikan,” ujarnya.

Adapun keadaan likuiditas ketat selagi ini tercermin berasal dari rasio kredit terhadap dana nasabah atau loan to deposit ratio (LDR) yang tinggi yakni mencapai 94%. Rasio yang makin lama mendekati 100% ini kudu diwaspadai. “Pengalaman di krisis 98 kalau sudah mendekati 100% kita hadapi masalah besar,” ucapnya.

Seperti disinggung di awal, pengetatan likuiditas terjadi imbas perkembangan kredit yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan dana nasabah. Menurut dia, perkembangan dana nasabah cuma 6% secara tahunan, sedang kredit per Oktober diperkirakan naik 14% secara tahunan.

Bila dibedah, penyaluran kredit di bank kecil untuk segmen konsumer, sedang bank menengah-besar banyak untuk infrastruktur. 

Selain gara-gara perkembangan kredit yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan dana nasabah, Destry menjelaskan, pengetatan likuiditas perbankan terhitung disebabkan oleh cara pemerintah yang agresif menerbitkan obligasi retail dengan imbal hasil (yield) yang menarik.

Dalam pidato terhadap Pertemuan Tahunan BI, Selasa (27/11), Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan akan memelihara kecukupan likuiditas perbankan. “Kecukupan likuiditas di perbankan dan pasar uang akan kita jaga,” ujarnya.

Adapun baru-baru ini, BI mempelonggar kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). GWM adalah dana atau simpanan yang kudu dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro di BI.Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas.

Pelonggaran dilakukan dengan meningkatkan porsi GWM kebanyakan (averaging) baik terhadap bank umum konvensional maupun syariah berasal dari 2% menjadi 3%.

Dengan demikian, bank konvensonal yang memiliki kewajiban GWM rupiah sebesar 6,5% berasal dari DPK, cuma kudu memelihara sebesar 3,5% berasal dari keseluruhan DPK rupiah tiap tiap harinya, sedang 3%-nya kebanyakan dua minggu.

Sementara itu, bank syariah yang memiliki kewajiban GWM rupiah sebesar 5% berasal dari DPK rupiah, cuma kudu memelihara 2% berasal dari keseluruhan DPK rupiah tiap tiap harinya, sedang 3%-nya kebanyakan dua minggu.

Selain itu, BI melonggarkan ketetapan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bank umum konvensional dan syariah yang bisa direpokan ke BI berasal dari 2% menjadi 4% berasal dari DPK. PLM adalah penyempurnaan berasal dari ketetapan GWM sekunder yang dipenuhi lewat penempatan dana terhadap surat bernilai rupiah yang bisa digunakan dalam operasi moneter.

Besaran PLM ditetapkan sebesar 4% berasal dari DPK. Dengan adanya pelonggaran ketentuan, maka semua surat bernilai bisa direpokan ke BI.

Tags: Digital / Finansial / Headline

Otoritas Jasa Keuangan Tak Bisa Intervensi Bunga Pinjaman dari Financia Technologi

-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat mengintervensi besaran bunga yang ditetapkan oleh investor melalui perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang bergerak di sektor pinjam-meminjam (peer to peer lending). Alasannya, tingkat suku bunga yang diberikan sifatnya berupa kontrak antara peminjam dengan pemberi pinjaman.

"Ini tentu kesepakatan antara dua pihak. OJK tidak dapat mengintervensi, dalam artian mengambil keputusan wajib sekian persen, itu tidak bisa," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di kantornya, Jakarta, Selasa (13/11). Kalaupun OJK singgah untuk mengintervensi besaran bunga, kedua pihak dapat saja tidak sepakat soal besaran bunga sehingga tidak terjadi transaksi peminjaman. Untuk itu, prioritas OJK adalah memastikan perusahaan P2P lending untuk laksanakan keterbukaan atau transparansi Info tentang perusahaannya.

Dengan keterbukaan Info tersebut, calon peminjam dapat menilai tingkat risiko yang akan ditanggung dan dapat memperkirakan tingkat bunga yang pantas disepakati oleh pihak peminjam. Keterbukaan Info berikut menjadi kewajiban perusahaan P2P lending dikarenakan telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain itu pula, dengan adanya keterbukaan Info ini, investor dapat menilai risiko apa yang dihadapi dikala meminjamkan uangnya kepada peminjam. Dengan sadar risiko tersebut, dia dapat memperkirakan besaran bunga yang diberikan kepada peminjam.  "Jika pihak peminjam terbuka dan transparan tentang keadaan bisnisnya, era depan bisnisnya, prospeknya ke depan, maka investor akan dapat membuka risikonya sekitar seperti apa," kata Nurhaida.

Meski begitu, OJK belum dapat memetakan keadaan di lapangan soal keterbukaan Info yang dilaksanakan oleh perusahaan tekfin P2P lending. Jika tekfin tidak laksanakan instruksi tersebut, OJK akan menjatuhkan sanksi. "Kita melihat berasal dari ketentuannya, tingkat sanksinya ada bermacam-macam. Misalnya, diberikan peringatan dan paling paling akhir dicabut izinnya," kata Nurhaida.

Dalam menindak pelanggaran yang dilaksanakan oleh tekfin P2P lending, OJK wajib melihat posisi perusahaan berikut apakah telah punyai izin atau terdaftar di OJK atau belum. Jika mereka punyai izin atau terdaftar di OJK, perusahaan berikut dapat diberi sanksi cocok aturan.

Perusahaan P2P lending yang tidak punyai izin berasal dari OJK, akan ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, di mana OJK menjadi koordinatornya. "Ada juga pihak berasal dari kepolisian dan instansi lain yang dianggap wajib untuk selesaikan hal yang sebetulnya bukan dalam ranah OJK," ujarnya.

Maraknya pertumbuhan teknologi finansial berbasis pinjaman online ini menghidupkan banyak aduan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Setidaknya ada 283 orang yang mengadu, berkaitan pinjaman berasal dari perusahaan tekfin. Sebagian besar mengeluhkan cara penagihan berasal dari penyedia pinjaman online yang memanfaatkan ancaman atau mempermalukan peminjam dikala pembayaran cicilan macet. Di antara konsumen yang mengadu ke LBH lebih-lebih ada yang mencoba bunuh diri dikarenakan terlilit utang.

Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, instansinya selamanya mengimbau masyarakat untuk hanya memanfaatkan sarana fintech pinjam-meminjam (lending) yang terdaftar di OJK. Perlu diketahui, saat ini ada sekitar 73 perusahaan financial technologi lending yang terdaftar.

Tags: Digital / Headline

LinkAja Akan Dirilis Usai Lebaran, Siapkan Fitur Pembayaran sampai Pinjaman

-

Aplikasi pembayaran punya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), LinkAja, akan dirilis setelah Lebaran 2019. Peluncurannya telah tertunda dua kali, dari konsep pada awalnya terhadap pertengahan April 2019.

LinkAja dikembangkan oleh financial technology (fintech) pembayaran, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Aplikasi ini sebetulnya telah mampu diunduh sejak Februari lalu. “Seremoni peluncurannya Juni, setelah Lebaran,” ujar Direktur Utama Finarya Danu Wicaksana kepada Katadata.co.id, Rabu (8/5).

Migrasi seluruh alat pembayaran elektronik menggunakan kartu dengan kata lain Electronic Data Captured (EDC) punya bank-bank pelat merah juga telah dilaksanakan. Dengan cara ini EDC punya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mampu melayani transaksi LinkAja.

LinkAja merupakan kombinasi dari aplikasi pembayaran punya BUMN. Di antaranya TCash dari Telekomunikasi Selular (Telkomsel), TBank dan MyQR punya Bank Rakyat Indonesia (BRI), e-cash dari Bank Mandiri, dan juga yap! dan UnikQu dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Saat ini, LinkAja sedang mengolah perizinan ke Bank Indonesia (BI) untuk sedia kan beberapa layanan. Izin yang diajukan fintech pembayaran seperti penyedia sarana uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), instansi keuangan digital, dan transfer dana. 

Danu berharap, proses pengajuan izin ke BI tersebut selesai sebelum saat Lebaran 2019. “Ke depan, yang kami laksanakan adalah menambahkan manfaat dompet. Tentunya, peluncuran LinkAja bersama dengan syarat setelah kami meraih izin dari BI,” kata dia.

Antara melaporkan, LinkAja berencana sedia kan sarana pinjaman (lending) melalui platformnya terhadap 2020. Namun, Danu belum rela menjelaskan secara rinci mengenai tambahan sarana tersebut. Apalagi, LinkAja kudu mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kalau mendambakan sedia kan sarana tersebut.

Langkah LinkAja Bersaing bersama dengan Go-Pay dan OVO
Layanan pinjaman yang  akan disajikan LinkAja asudah lebih dulu ditunaikan oleh pesaingnya, Go-Pay, namun dalam bentuk cicilan. Go-Pay menggandeng PT Mapan Global Reksa (Findaya) untuk sedia kan fitur cicilan.

Kemudian OVO menyusul cara Go-Pay bersama dengan menguji cobalah sarana cicilan. OVO pun mengakuisisi bersama dengan fintech pinjaman, yakni Indonusa Bara Sejahtera atau Taralite untuk sedia kan sarana cicilan.

Lewat kerja sama ini, OVO mampu mengintegrasikan platformnya bersama dengan Taralite. Dengan begitu, pengguna OVO mampu mengajukan pinjaman ke Taralite melalui platfom bernuansa ungu tersebut. Pengguna OVO juga mampu mencicil product yang dibeli melalui e-commerce seperti Tokopedia.

Dalam perihal sarana pembayaran, LinkAja sedia kan sarana bayar tagihan seperti listrik, air, dan internet, transaksi di mitra, moda transportasi sampai pembelian di e-commerce. Pengguna juga mampu laksanakan transfer uang ke sesama pelanggan dan ke nasabah bank BUMN.

Layanan pembayaran seperti ini juga telah disajikan oleh Go-Pay, OVO, DANA, dan lainnya. Go-Pay juga bekerja sama bersama dengan Bank Central Asia (BCA). Dengan begitu, isi lagi (top-up) Go-Pay terintegrasi bersama dengan rekening BCA pengguna. Lalu, platform OVO dan DANA juga terintegrasi bersama dengan rekening CIMB Niaga kegunaan mempermudah isi lagi dan tarik saldo.

LinkAja juga sedia kan sarana pembayaran untuk transportasi. Di antaranya Blue Bird, Kereta Api Indonesia, Trans Semarang, dan Railink. Layanan seperti ini lebih dulu disajikan oleh Go-Pay dan OVO untuk pembayaran transportasi di Gojek dan Grab.

Saat ini, pengguna terdaftar LinkAja raih 32 juta. Pengguna aktifnya raih tiga juga. LinkAja juga telah bekerja sama bersama dengan 131 mitra di Indonesia.

Aplikasi OVO ada di 115 juta perangkat di 303 kota di seluruh Indonesia. OVO juga ada di 90% mall di Indonesia, juga hypermarket, department store, kedai kopi, bioskop, operator parkir, jaringan rumah sakit terkemuka, dan juga menunjang sarana transportasi bersama dengan Grab. OVO pun telah menggaet lebih dari 500 ribu mitra.

Lalu, Go-Pay telah merangkul 300 ribu mitra yang 40% di antaranya merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setengah dari transaksi di platform Gojek menggunakan Go-Pay. Gojek merupakan induk bisnis Go-Pay, yang aplikasinya telah diunduh 142 juta kali di Indonesia.

Tags: Finansial

Digitalisasi dan Fintech Jadi Tantangan Industri Perbankan

-

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai kemajuan teknologi yang merubah cara hidup penduduk dan kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi finansial (tekfin/fintech) menjadi tantangan bagi industri perbankan. Perbankan yang diatur bersama dengan manajemen risiko ketat mesti mampu beradaptasi melawan tekfin yang lebih lincah bergerak karena regulasinya belum ketat.

Hal berikut disampaikan oleh Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. "Kita mesti berkhayal bank demikianlah terstruktur bersama dengan risk management ketat, lebih-lebih bank milik negara (BUMN). Kita mesti beradaptasi melawan pemain fintech yang relatif tidak ada regulasinya," kata Kartika, di kantornya, Jakarta, Rabu (14/11).

Dari sisi internal, industri perbankan mesti mesti membangun tim yang memiliki kemampuan dan kecepatan beradaptasi di tengah jaman digitalisasi. Di sisi lain, perbankan mesti tetap memelihara aspek-aspek risiko operasional, risiko manajemen, juga keamanan. Sementara itu, industri tekfin mampu bereksperimen bersama dengan lebih jauh dan lebih bebas.

Salah satu cara adaptasi yang ditunaikan oleh Bank Mandiri bersama dengan membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura yang mampu laksanakan penyertaan modal di industri tekfin. Hal itu ditunaikan agar Bank Mandiri mampu mengerti bagaimana cara mengembangkan aplikasinya, bagaimana pesaing berpikir, dan bagaimana perbankan mampu berkolaborasi bersama dengan mereka.

Tantangan dari ekternal singgah dari sisi nasabah dan regulator. Menurut Kartika, nasabah tidak peduli siapa yang memfasilitasi pembayaran yang dilakukannya. Apakah mengfungsikan tekfin, Visa, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), atau layanan dari perbankan itu sendiri. "Yang mutlak pembayarannya mampu terlaksana bersama dengan cepat, aman, dan mampu beri tambahan benefit bersama dengan ada promo-promo yang memeberikan benefit," kata Tiko.

Sementara itu, dari sisi regulasi yang dipayungi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kartika menilai ruangan yang diberikan kepada industri perbankan tetap sempit. Untuk itu, dari sisi regulasi, Perbanas terus mengusahakan memperluas ruang gerak perbankan agar perbankan mampu meningkatkan kecepatannya di dalam bersaing bersama dengan industri non-tradisional tersebut.

Topik-topik soal Revolusi Industri 4.0 di industri perbankan dan tantangannya ini akan dibahas di dalam Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018 yang diselenggarakan, Kamis (15/11), di Hotel Fairmont, Jakarta. Dari aktivitas ini diharapkan akan diperoleh kesepahaman tentang peran masing-masing sektor serta pemakaian teknologi yang mampu mendorong perkembangan ekonomi.

Ketua Steering Committee IBEX 2018 yang juga Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Tigor M. Siahaan mengatakan, sektor perbankan sesungguhnya mengerti jawaban pada pergantian akibat revolusi teknologi ini mesti holistik dan strategis. Selain itu, juga mesti melibatkan semua pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, sampai akademisi dan penduduk secara luas. "Perbankan tengah mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk berevolusi di dalam lingkungan yang semakin kompetitif," kata Tigor pada kesempatan yang sama.

Menurut Tigor, digitalisasi di sektor ekonomi membawa kegunaan bagi customer serta mengakses kesempatan pekerjaan dan mendorong perkembangan ekonomi. Teknologi Info dan komunikasi (TIK) yang terdigitalisasi serta terhubung, akan sangat mungkin aktivitas ekonomi modern ditunaikan bersama dengan lebih fleksibel, tangkas, dan cerdas. Namun, ekonomi digital tetap menjadi tantangan karena sifat kompleksitasnya.

Industri perbankan mesti mengerti bagaimana teknologi maju mampu dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesempatan inovasi, model, dan sistem di dalam berbisnis yang diimplementasikan pada produk dan layanan. Di sisi lain, perbankan tetap dihadapkan pada isu berkaitan kepercayaan, privasi, dan transparansi yang mesti ditangani seiring bersama dengan semakin intensifnya transformasi teknologi finansial di Indonesia.